PENCARIAN
Kategori
WEBSITE TERKAIT
DOWNLOAD
Edaran
Aplikasi
e-library
Presentasi
Undangan
VIDEO KEGIATAN

Video Kegiatan PP & PL
FORUM

Jl. Percetakan Negara No. 29, Kotak Pos 223, Jakarta 10560 - Indonesia


Phone : 62214247608
Fax : 62214247807

BERITA - BERITA TERBARU

Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen PP dan PL Kemenkes RI
2013-11-19 11:33:56

Kegiatan pengendalian penyakit menular langsung antara lain meliputi :

 

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT KUSTA

 

Indonesia mendefinisikan kebijakan untuk program kusta sebagai berikut:

 

• Kegiatan pengendalian kusta yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum


• Pengobatan tersedia secara gratis


• Regimen terapi mengikuti rekomendasi WHO


• Orang yang terkena kusta tidak boleh diisolasi

 

Pada tahun 199, negara-negara anggota WHO  melalui resolusi World Health Assembly (WHA 44,9), menyatakan niat mereka untuk mengeliminasi kusta sebagai masalah kesehatan masyarakat di tahun 2000. Menurut WHO mengeliminasi kusta sebagai masalah kesehatan masyarakat berarti mengurangi prevalensi kusta di bawah satu kasus per 10.000 penduduk. Setelah deklarasi resolusi WHA, Indonesia berkomitmen untuk mengeliminasi kusta pada tahun 2000. Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi Internasional tentang Eliminasi Kusta di Jakarta (1991), Orlando (1993), Hanoi (1994), Beijing (1998).

 

Indonesia kemudian membangun tujuan Program Pengendalian Kusta Nasional (NLCP) sejalan dengan target global yaitu angka prevalensi menjadi kurang dari 1 per 10.000 penduduk pada tahun 2000 .

 

Strategi Nasional dirumuskan berdasarkan rekomendasi hasil pertemuan konsultasi manajer program pengendalian kusta di New Delhi 07-12 Februari 1993 yang dapat diterima untuk situasi Indonesia.Dalam pelaksanaan semua strategi dan kegiatan, isu yang paling penting adalah memastikan bahwa MDT cukup tersedia di semua fasilitas kesehatan, dan bahwa semua kasus yang ditemukan diobati dengan MDT. Kegiatan khusus diberikan untuk daerah yang sulit untuk diakses (Proyek Aksi Khusus untuk Eliminasi Kusta (SAPEL). Peran semua sektor dan LSM di Indonesia perlu didentifikasi jenis dukungan, daerah yang didukung, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk dimobilisasi secara tepat waktu.

 

Eliminasi kusta tingkat nasional tercapai pada Juli tahun 2000. Pada tahun 2003, lebih kurang 60 % provinsi dan kabupaten telah mencapai eliminasi (17 provinsi dengan 315 kabupaten).

 

2. PENGENDALIAN TB 

 

Indonesia dalam pengendalian TB melaksanakan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) disarana fasilita pelayanan kesehatan.Perkembangan pengendalian Tuberkulosis di Indonesia dengan strategi DOTS dilaksanakan secara bertahap sampai menjangkau 96% (8.846) Puskesmas di seluruh Indonesia.

 

Usaha keras yang dilakukan berhasil membawa Indonesia sebagai negara pertama diregional Asia Tenggara yang mencapai target TB global yang dicanangkan waktu itu yaitu Angka penemuan kasus (Case Dertection Rate/CDR) diatas 70% dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Success Rate/TSR) diatas 85% pada tahun 2006.

 

Pengendalian TB merupakan salah satu indikator keberhasilan MDGs. Angka Insidens TB pada tahun 2012adalah 185/100.000 penduduk, menurun sekitar 10% dari206/100.000 penduduk (1990), sedangkan Angka prevalensi TB pada tahun 2012 adalah 297/100.000 penduduk turun sebesar 33% dari baseline sebesar 442/100.000 dan angka mortalitas TB adalah 27/100.000 pendudukatau turun sebesar 49% dari53/100.000. Sedangkan pencapaianCase Detection Rate (CDR)meningkat dari 54% pada tahun 2004 menjadi  84,4% pada tahun 2012 dan angka Sucsess Rate (SR) meningkat dari 86,7% pada tahun 2004 menjadi 90,2% pada tahun 2012.

 

Indonesia mendapatkan banyak penghargaan dan diakuikeberhasilannya dalam upaya pengendalian TB. Penghargaan tersebut di antaranya:

 

a. Sekjen PPB (Ban Ki Moon) kepada Pemerintah Indonesia melalui Surat kepada Presiden R.I.Apresiasi ini disampaikan melalui surat secara langsung kepada presiden SBY (tertanggal & Maret 2012) yang menyampaikan penghargaan atas upaya pengendalian TB di Indonesia.

 

b. Apresiasi Presiden RI terhadap upaya pengendalian TB di Indonesia

 

Penghargaan ini disampaikan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2013 sebagai apresiasi atas keberhasilan program TBdalam upaya pencapaian target MDGs serta terobosan-terobosan yang menjadi contoh bagi negara lain.

 

c. Global USAID Achievement Award

 

Pemerintah Indonesia (Menteri Kesehatan) mendapatkan penghargaan Champion Award for Exceptional Work in the Fight Againts TB atas keberhasilan program TB dalam pencapaianMDG, kecepatan reaksi dalam penggunaan teknologi baru, kepemimpinan, peningkatan akses terhadap layanan TB berkualitas, percepatan pengembangan layanan TB MDR, serta keberhasilan membangun kemitraan yang kuat bersama berbagai mitra potensial dalam pengendalian TB. Indonesiamerupakan negara pertama yang memperoleh penghargaan ini dari USAID.

 

3. PENGENDALIAN HIV- AIDS

 

Kementerian Kesehatan  secara intensif membuat pedoman nasional dan modul-modul pelatihan untuk petugas kesehatan. Diantaranya ToT Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang dilanjutkan dengan pelatihan VCT, serta pelatihan Care dan Support and Treatment (CST). Pelatihan-pelatihan ini terus dilakukan untuk menambah jumlah fasilitas layanan kesehatan yang dapat memberikan layanan ARV bagi ODHA. Selain VCT dan CST, juga disusun modul pelatihan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) dan Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT).

 

Dalam perkembangan pengendalian HIV-AIDS di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup baik , hal ini dapat dilihat dari gambaran :1) Cakupan Jumlah ODHA yang mendapat ARV meningkat dari 2.381 pada tahun 2005 menjadi 31.002 pada tahun 2012; 2) Penemuan kasus secara dini untuk HIV dari tahun ke tahun meningkat dibandingkan penemuan penderita AIDS, hal ini menggambarkan peningkatan penemuan penderita HIV secara dini dimana  jumlah penderita tahun 2005 adalah 895 dan jumlah penderita HIV  pada tahun 2013 adalah 20.397. sedangkan jumlah AIDS pada tahun 2005 adalah 4.987  dan 2.763 pada tahun 2013 ( data september2013) ; 3) Case Fatality Rate /CFR menurun dari 13,65%pada tahun 2005 menjadi 0,85% pada tahun 2013.

 

Selain itu telah dilakukan upaya oleh Kementerian Kesehatan bersama-sama Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dalam pengendalian HIV-AIDS antara lain: pengembangan Sistem Informasi HIV-AIDS (SIHA), program Kolaborasi TB-HIV, kampanye ABATdan penandatanganan Kesepakatan Bersama 5 Menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri. Peluncuran dilakukan pada acara puncak Hari AIDS Sedunia  2012, serta implementasi Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKBP) yang ditahap awal telah dilakukan oleh 15 kabupaten/kota  dan saat ini telah mencapai 75 kabupaten/kota pada tahun 2013.

 

4. PENGENDALIAN ISPA

 

Upaya  pengendalian penyakit ISPA terus dilakukan diantaranya adalah melalui :

 

a. Surveilans Pneumonia

 

Surveilans sentinel pneumonia klinis dimulai sejak 2007 di 10 provinsi (10 RS, 10 Puskesmas). Tujuan dari surveilans ini adalah untuk mengetahui gambaran epidemiologi pneumonia dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza. Tahun 2010, lokasi sentinel surveilans pneumonia dikembangkan menjadi di 20 provinsi (40 RS, 40 Puskesmas).

 

Selanjutnya pada tahun 2013 surveilans pneumonia ditingkatkan dari berbasis klinis menjadi berbasis laboratorium (virologi), dengan tujuan untuk mendapatkan informasi epidemiologi Infeksi Saluran Pernafasan Akut Berat (SARI) sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian penyakit. Kegiatan ini terintegrasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) yang bertanggung jawab dalam pemerikasaan spesimen.

 

Lokasi surveilans pneumonia ini tersebar secara geografis mewakili wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur yaitu di RS Lubuk Pakam (Sumatera Utara), RS Wonosari (DIY), RS Mataram (NTB), RS Haulussy (Maluku), RS Bitung (Sulut), RS Kanujoso (Kaltim) sebagaimana digambarkan pada Gambar 1 di bawah ini. Surveilans ISPA Berat ini dimulai sejak April 2013.

 

b. Resolusi World Health Assembly (WHA) tentangvirus sharing

 

Kekhawatiran dunia adalah kemungkinan timbulnya pandemi H5N1 dan sebagai respon kesiapsiagaan diupayakan produksi vaksin untuk H5N1. Benihvaksin (seed) dikumpulkan dari seluruh dunia olehGlobal Influenza Surveillance and Response System(GISRS-WHO) untuk produksi vaksin.

 

Masalah yang dihadapi Negara berkembang adalah ketersediaan dan harga yang terjangkau. Oleh Karena itu Negara berkembang yang diinisiasi oleh Indonesia menuntut adanya global system influenza virus sharing dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan keadilan, termasuk manfaatnya.

 

Pada 23 Mei 2007, pada pertemuan WHA,  inisiasi Indonesia mendapat dukungan dari Negara-negara berkembang dan lahirlah Resolusi WHA 60.28 tentang pandemic influenza preparedness: sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits.Resolusi ini mengikat semua Negara anggota WHO dan dibentuklah advisory group yang merupakan perwakilan 6 regional WHO, dimana salah satu anggotanya adalah dari Indonesia yaitu Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama (DirekturJenderal PP&PL). Resolusi ini memberikan manfaat kepada semua Negara di dunia untuk akses pada ketersediaan vaksin dan manfaatlainnya secara adil, transparan dan setara. Hal ini merupakan keberhasilan  Indonesia dalam diplomasi bidang kesehatan masyarakat.

 

c. Kesiapsiagaan Pandemi Influenza

 

Simulasi kesiapsiagaan menghadapi pandemic influenza pertama di Dunia dilakukan di Bali pada tahun 2008 dengan melibatkan sekitar 1.100 orang dengan melibatkan lintas program/sektor terkait di Pusat dan daerah serta perwakilan dari manca Negara. Selanjutnya simulasi kedua dilaksanakan di Sulawesi Selatan (Makassar) tahun 2009 dengan melibatkan sekitar 1.000 orang dan dilanjutkan pada pelabuhan /bandara /PLBD di 23 Kantor Kesehatan Pelabuhan.

 

Upaya kesiapsiagaan lain adalah dengan menyusun dokumen rencana kontinjensi kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi influenza di 11 provinsi (Sumut, Riau, Sumsel, Sumbar, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel) termasuk di dalamnya 80 kabupaten/kota. Dokumen disusun oleh lintas program dan sektor terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Rencana kontinjensi menggambarkan kapasitas daerah yang akan digunakan/dimobilisasi apabila episenter terjadi di suatu wilayah.

 

5. PENGENDALIAN DIARE DAN INFEKSI SALURAN PENCERNAAN

 

Pengendalian Diare dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan kasus diare dimasyarakat dan tatalaksana kasus diare di fasilitas pelayanan kesehatan. Tatalaksana kasus diare pun dikembangkan termasuk saat ini telah digunakan zink sebagai obat diare. Melalui peningkatan upaya tersebut menunjukkan hasil dimana angka kesakitan diare (semua umur) dilakukan melalui Survei Rumah Tangga, angka kesakitan diare ini menurun terus sejak 2006 hingga terakhir tahun 2012.

 

- 2006   : 423/1000 penduduk

 

- 2010   : 411/1000 penduduk

 

- 2012   : 214/1000 penduduk

 

Selain peningkatan upaya pengendalian diare, Kementerian Kesehatan melaksanakan upaya pengendalian penyakit hepatitis. Pada sidang WHA (World Health Assembly) ke 63 di Geneva tanggal 20 Mei 2010, telah menyetujui untuk mengadopsi resolusi WHA untuk Hepatitis.

 

Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Ibu Menteri Kesehatan, Alm.Ibu Dr.Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH telah berhasil menjadi sponsor utama bersama Brazil dalam meng-gol-kan resolusi mengenai Hepatitis Virus. Inti dari Resoluasi adalah menyerukan semua negara di dunia supaya melakukan penanganan hepatitis B secara komprehensif, mulai dari pencegahan sampai pengobatan, meliputi berbagai aspek termasuk Surveilans dan penelitian.

 

Hasil resolusi tersebut :

 

a. Hepatitis virus merupakan salah satu agenda prioritas WHO

 

b. 28 Juli 2013 ditetapkan sebagai Hari Hepatitis Sedunia

 

Pengembangan pengendalian Hepatitis mulai dilakukan sejak tahun 2011 dimana telah disusun Pedoman Pengendalian pada tahun 2012 dan pelaksanaan Skrining Hepatitis B tahun 2013 pada 5.000 Ibu Hamil dan 1.000 Petugas Kesehatan di 42 Puskesmas di DKI Jakarta. Skrining ini akan dilanjutkan dengan pengobatan Hepatitis B.

 

- 2010   : 411/1000 penduduk

 
- 2012   : 214/1000 penduduk
 
Selain peningkatan upaya pengendalian diare, Kementerian Kesehatan melaksanakan upaya pengendalian penyakit hepatitis. Pada sidang WHA (World Health Assembly) ke 63 di Geneva tanggal 20 Mei 2010, telah menyetujui untuk mengadopsi resolusi WHA untuk Hepatitis.
 
Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Ibu Menteri Kesehatan, Alm.Ibu Dr.Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH telah berhasil menjadi sponsor utama bersama Brazil dalam meng-gol-kan resolusi mengenai Hepatitis Virus. Inti dari Resoluasi adalah menyerukan semua negara di dunia supaya melakukan penanganan hepatitis B secara komprehensif, mulai dari pencegahan sampai pengobatan, meliputi berbagai aspek termasuk Surveilans dan penelitian.
 
Hasil resolusi tersebut :
 
a. Hepatitis virus merupakan salah satu agenda prioritas WHO
 
b. 28 Juli 2013 ditetapkan sebagai Hari Hepatitis Sedunia
 
Pengembangan pengendalian Hepatitis mulai dilakukan sejak tahun 2011 dimana telah disusun Pedoman Pengendalian pada tahun 2012 dan pelaksanaan Skrining Hepatitis B tahun 2013 pada 5.000 Ibu Hamil dan 1.000 Petugas Kesehatan di 42 Puskesmas di DKI Jakarta. Skrining ini akan dilanjutkan dengan pengobatan Hepatitis B.