PENCARIAN
Kategori
WEBSITE TERKAIT
DOWNLOAD
Edaran
Aplikasi
e-library
Presentasi
Undangan
VIDEO KEGIATAN

21
FORUM

Jl. Percetakan Negara No. 29, Kotak Pos 223, Jakarta 10560 - Indonesia


Phone : 62214247608
Fax : 62214247807

BERITA - BERITA TERBARU

Tanggapan Menkes Terkait Rekomendasi Penanggulangan TB dan HIV AIDS Pada Debriefing Joint External TB Monitoring Mission dan Country Review On HIV Response
2017-02-03 14:55:30

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM, pada (26/1) mendampingi Menteri Kesehatan RI menghadiri pertemuan Joint External TB Monitoring Mission dan Country Review On HIV Response yang merupakan debriefing dan penyampaian laporan serta rekomendasi dari Tim AIDS dan Tim Tuberkulosis (TB) di Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta.

 

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Kementerian atau lembaga lainnya, dan Tim Leaders and Members of the TB Joint External Monitoring Mission and Country Review On HIV Response.

 

Dikesempatan tersebut, dr. Subuh menyampaikan laporannya dihadapan Menteri Kesehatan dan para tamu undangan terkait pelaksanaan Joint External TB Monitoring Mission atau JEMM dan Country Review On HIV Response. Dalam laporannya dr. Subuh mengatakan TB Monitoring dan HIV Review adalah kegiatan monitoring dan evaluasi rutin setiap 5 tahun yang dilaksanakan dengan  melibatkan para ahli nasional dan internasional. Untuk tahun ini lembaga yang terlibat adalah  WHO, Global Fund, USAID, dan beberapa organisasi lainnya serta dilaksanakan pada tanggal 16 - 27 Januari 2017.

 

Tujuan dari pertemuan ini adalah mendapatkan analisis yang  komprehensif dan mendalam tentang situasi TB dan HIV-AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) beserta upaya pengendaliannya, termasuk tinjauan kebijakan,  perencanaan, kemajuan atau progress dan tantangannya.

 

Untuk penanggulangan TB, area yang dievaluasi adalah leadership Program TB di Kabupaten/Kota, Akses layanan TB termasuk jejaring dan kolaborasi layanan TB-HIV, TB-DM, TB pada anak, pendekatan praktis kesehatan paru, pengendalian faktor risiko, kemitraan, kemandirian masyarakat dalam program TB, manajemen program  yang mencakup surveilans, SDM, laboratorium, logistik, mandatory notification. Sedangkan untuk penanggulangan HIV-AIDS dan PIMS area yang dievaluasi adalah manajemen program/penguatan sistem Kesehatan, kepemimpinan, pemerintahan dan manajemen,  pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan dan TB- HIV, laboratorium, supply manajemen logistik, surveilans, monitoring dan evaluasi, dan strategi informasi, ungkap dr. Subuh dalam laporannya.

 

Selain itu, kata dr. Subuh untuk metode yang dilaksanakan adalah melakukan kunjungan ke provinsi (TB : mengunjungi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sedangakan HIV : mengunjungi Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Maluku), Focus Group Discussion, Diskusi dengan lintas program dan lintas sektor terkait serta masyarakat terkait Penanggulangan TB dan HIV-AIDS dan PIMS. Untuk hasil monitoring dan evaluasi  disampaikan  dalam bentuk  rekomendasi sebagai  masukan  untuk  akselerasi pencapaian target dan kinerja  Program Penanggulangan TB maupun Program HIVAIDS dan PIMS.

 

Pada kesempatan yang sama Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) turut serta memberikan tanggapan tentang Rekomendasi untuk penanggulangan TB dan HIV AIDS. Dimana rekomendasi terkait memperluas pelayanan TB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Rujukan baik milik pemerintah maupun swasta pelayanan kesehatan swasta sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penguatan jejaring layanan pemerintah-swasta berbasis kabupaten (District Based Public Private Mix) pelaksanaan kebijakan ini memang perlu didukung dengan dukungan Jaminan Kesehatan Nasional.

 

Rekomendasi juga mengangkat tentang perluasan penerapan konsep Public Private Mix atau PPM. Terkait rekomendasi ini, menurut Menkes perlu dicatat bahwa salah satu strategi penanggulangan TB adalah penguatan kepemimpinan daerah dalam Program TB. Strategi ini menjadi dasar penguatan pelaksanaan penanggulangan TB di tingkat Kabupaten/Kota (District Based Public Private Mix). Selain itu butir rekomendasi lain menyinggung tentang mobilisasi sumber daya. Untuk memperkuat SDM TB perlu dilakukan terobosan dengan melakukan pelatihan-pelatihan aspek tehnis dan manajemen TB di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian jumlah SDM kesehatan yang mempunyai kapasitas dalam penanggulangan TB akan semakin meningkat di seluruh Indonesia.

 

“Saya berharap agar mobilisasi sumber daya untuk penanggulangan TB di jajaran Pemerintah dan di masyarakat tetap dilanjutkan oleh segenap pemangku kepentingan Penanggulangan TB dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku,” harap Menkes

 

Menkes juga mengapresiasi rekomendasi tentang Sistem Informasi TB, suatu aspek yang sangat penting. Saat ini, Sistem Informasi TB dalam taraf pengembangan, agar sesuai dengan kebutuhan program, lebih sederhana, lebih efisien dan lebih mudah dilaksanakan di FKTP, FKRTL dan dokter praktek mandiri. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memastikan agar sistem notifikasi wajib TB dapat diimplementasikan di lapangan. Selain itu, mengenai rekomendasi telah mendapatkan dukungan politis dalam bentuk kebijakan, diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundangan yang memungkinkan yang dikeluarkan di berbagai tingkat di Pusat dan Daerah.

 

Untuk Penanggulangan HIV AIDS, Menkes memberikan tanggapan bahwa secara umum rekomendasi tentang penguatan kebijakan dalam Pengendalian HIV AIDS dan PIMS sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat dan dilaksanakan secara komperhensif dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya.

 

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam seluruh pelayanan kesehatan termasuk penanggulangan HIV AIDS dan PIMS, kata Menkes adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan dan bermutu, ketersediaan sumber daya, adanya daerah dengan geografi sulit dan kesenjangan sosial ekonomi atar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Dalam meningkatkan akses tersebut Pemerintah Indonesia akan mewujudkan universal health coverage pada tahun 2019 dan meningkatkan layanan outreach dengan Pendekatan Keluarga.

 

Peningkatan kualitas layanan HIV AIDS dan PIMS diwujudkan dengan perluasan layanan Perwatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) sampai di level puskesmas, selain itu pemerintah juga telah menyediakan ARV gratis kepada seluruh ODHA yang bisa diakses di seluruh layanan PDP di Indonesia. Meskipun masih ada kekurangan di beberapa aspek, antara lain adalah penyediaan ARV untuk anak yang ketersediannya masih perlu diupayakan maksimal. Untuk kedepan langkah dan upaya ini merupakan salah satu prioritas utama dalam perencanaan Kementerian Kesehatan, ujar Menkes

 

Lebih lanjut menkes mengatakan terkait rekomendasi tentang peningkatan kualitas program, Pemerintah telah melaksanakan upaya peningkatan kualitas program secara berkelanjutan. Sedangkan terkait dengan peran seluruh pemangku kepentingan yang mendukung terlaksananya program penanggulangan HIV AIDS dan PIMS, menkes mengharapkan semua dapat mencermati dan menidnaklanjuti rekomendasi dari kedua Tim yang sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

 

“Pada kesempatan ini saya juga mengingatkan bahwa pada tahun 2030, Global sudah menargetkan untuk menurunkan angka infeksi baru HIV, menurunkan angka kematian terkait HIV dan menghapus stigma terkait HIV AIDS, saya himbau seluruh jajaran kementerian/lembaga bersama dengan masyarakat untuk menyikapi hal ini dengan menggerakan seluruh daya dan upaya secara bersama-sama supaya hal ini bisa tercapai pada waktu yang sudah ditentukan,” ujar Menkes di kesempatannya.

 

Menkes juga meminta diakhir penyampaian terkait tanggapannya tentang Rekomendasi untuk penanggulangan TB dan HIV AIDS, agar kolaborasi TB-HIV mendapatkan perhatian khusus di semua tingkatan administrasi dan layanan kesehatan demi tercapainya seluruh tujuan dan sasaran program pengendalian TB dan HIV.