PENCARIAN
Kategori
WEBSITE TERKAIT
DOWNLOAD
Edaran
Aplikasi
e-library
Presentasi
Undangan
VIDEO KEGIATAN

Video Kegiatan PP & PL
FORUM

Jl. Percetakan Negara No. 29, Kotak Pos 223, Jakarta 10560 - Indonesia


Phone : 62214247608
Fax : 62214247807

BERITA - BERITA TERBARU

Pertemuan Penyusunan Target dan Pagu PNBP Tahun 2014 di Lingkungan Ditjen PP dan PL
2013-03-01 14:25:31

Target PNBP merupakan hasil penghitungan atau penetapan Penghasilan Negara Bukan Pajak yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang. Evaluasi terhadap realisasi penerimaan PNBP sangat diperlukan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan di tahun berikutnya, sehingga penyusunan target dan pagu PNBP untuk tahun anggaran berikutnya dapat lebih realistis. Perlu diingat juga bahwa target-target ini biasanya harus di revisi pada pelaksanaannya.

 

Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dr. H. M. Subuh, MPPM saat membuka secara resmi Pertemuan Penyusunan Target dan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2014, Pada 25 Februari  2013 di Hotel Golden Flower, Bandung, Jawa Barat.

 

Pertemuan Penyusunan Target dan Pagu PNBP Tahun 2014 yang dilaksanakan pada 25-28 Februari 2013 ini memiliki tujuan umum yang hendak dicapai yakni tersusunnya proposal target dan pagu PNBP tahun 2014 di Lingkungan Ditjen PP dan PL serta tujuan khusus yaitu tersusunnya data realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP Tahun 2012 dan untuk bulan Januari 2013  serta tersusunnya data usulan target dan pagu PNBP Tahun 2014 yang lebih realistis di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, juga untuk meningkatkan keterampilan para pengelola dalam penggunaan aplikasi TRPNBP versi 4 yang terbaru, kata Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Slamet Mulsiswanto, SKM, M.Kes yang sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Keuangan Ditjen PP dan PL Kemenkes RI saat menyampaikan laporan Ketua Panitia.

 

Sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak.

 

Dalam sambutannya, dr. Subuh mengatakan Direktorat Jenderal PP dan PL dalam hal ini sebagai bagian dari pilar pembangunan kesehatan tersebut dalam melaksanakan tupoksinya, mendapatkan alokasi anggaran dari berbagai sumber. Selain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Ditjen PP dan PL juga mendapatkan rupiah murni dan rupiah murni pendamping serta Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Alokasi anggaran ini harus dikelola dan dilaksanakan secara sinergi untuk kepentingan publik agar satuan kerja (satker) yang merupakan unit terdepan yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Ditjen PP dan PL dalam hal ini dapat melakukan pelayanan secara langsung ke masyarakat.

 

Pelayanan sendiri, menurut dr. Subuh  ada dua hal yang perlu diperhatikan, Pertama adalah akuntabilitas yaitu keterbukaan, dimana agar masyarakat dapat mengakses terhadap pelayanan kesehatan. Kedua  adalah Profesionalisme yaitu etika bekerja dan etika-etika pergaulan sosial dalam masyarakat yang merupakan suatu pelayanan ke masyarakat dan juga masalah kemampuan teknis.

 

PNBP di Lingkungan Ditjen PP dan PL dari tahun ke tahun realisasinya terus meningkat sebesar 100%, dimana pada Tahun 2012 mencapai 228%. Pencapaian ini sangat baik sekali, namun bila dilihat dari sisi lain sangat disayangkan dalam hal ini, perencanaannya yang kurang baik, ujar dr. Subuh.

 

Untuk itu dr. Subuh meminta kepada semua satker UPT di Lingkungan Ditjen PP dan PL  dapat membuat perencanaan dan evaluasi yang baik agar dapat tercapainya perencanaan yang baik pula secara realistis. Namun demikian, kata  dr. Subuh masih ada beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pengelolaan PNBP diantaranya pungutan tanpa dasar hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN, PNBP terlambat atau belum disetor ke kas negara, pengelolaan PNBP yang tidak transparan dan tidak akuntabel, PNBP yang dipungut digunakan langsung di luar mekanisme APBN, PNBP tidak dipungut, PNBP yang dipungut tidak tercatat dan PNBP yang tidak dilaporkan serta belum optimalnya rekonsiliasi. Karena hasil audit atau temuan BPK itu dilihat berdasarkan pada aturan per undang-undangan dan harus sesuai dengan pertanggung jawaban.

 

dr. Subuh juga menginstruksikan kepada semua satker pusat dan UPT di Lingkungan Ditjen PP dan PL untuk melakukan beberapa upaya perbaikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang harus dilaksanakan dalam 4 (empat) tertib untuk menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu dengan tertib administrasi, tertib terhadap Barang Milik Negara (BMN), tertib terhadap peraturan perundang-undangan dan tertib Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

 

Pertemuan ini di hadiri oleh seluruh pengelola PNBP dari seluruh satker UPT di Lingkungan Ditjen PP dan PL yang terdiri 49 KKP dan 10 BBTKL-PP, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Ditjen PP dan PL, Bendahara Penerima Ditjen PP dan PL serta beberapa peserta dari satker pusat. Disajikan juga berbagai paparan materi dari berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu dari Bagian Keuangan dan Program Informasi Ditjen PP dan PL, Direktorat PNBP dan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan serta dari Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Selain itu dilakukan juga diskusi dan praktek aplikasi TRPNBP versi 4 dalam penyusunan target dan penggunaan PNBP Tahun 2014 serta Desk penyampaian proposal usulan target dan pagu PNBP Tahun 2014 untuk masing-masing satker.

 

Pertemuan ditutup oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Bandung Hananto, pada 28 Februari 2013 dengan menghasilkan rekomendasi yaitu proposal usulan Target dan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2014 harus sudah diterima di bagian Keuangan Ditjen PP dan PL paling lambat 12 Maret 2013 dan rekening bendahara penerima wajib dimiliki oleh setiap satker pemungut PNBP terkait penggunaan sistem aplikasi PNBP online (simponi).