PENCARIAN
Kategori
WEBSITE TERKAIT
DOWNLOAD
Edaran
Aplikasi
e-library
Presentasi
Undangan
VIDEO KEGIATAN

21
FORUM

Jl. Percetakan Negara No. 29, Kotak Pos 223, Jakarta 10560 - Indonesia


Phone : 62214247608
Fax : 62214247807

BERITA - FOCUS TODAY

Pertemuan Penyusunan dan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes Tahun Anggaran 2016
2017-02-03 14:53:34

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, pada tanggal 23-28 Januari 2017 menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan dan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes Tahun Anggaran 2016 di Hotel Horison Bekasi.

 

Pertemuan yang diikuti oleh para penyusun laporan Keuangan dan BMN satuan kerja di lingkungan Ditjen P2P yang berjumlah 99 Satker baik Pusat, Dekon maupun UPT di hadiri juga oleh Insepktur Jenderal Kemenkes RI, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, para Inspektur di lingkungan Itjen Kemenkes, dan pejabat struktural lainnya dilingkungan Kemenkes RI serta para narasumber dari Biro Keuangan dan BMN, Itjen Kemenkes, Direktorat Jenderal Akuntansi dan Laporan Keuangan, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

 

Menurut Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Drs. Warmo Sudrajat Suryaningrat, M.Kes, MH dalam laporannya mengatakan tujuan umum dari pertemuan ini adalah peserta mampu menyusun laporan keuangan berbasis Akrual sesuai peraturan yang berlaku dan menyampaikan ke jenjang berikutnya secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel serta dapat di Reviu oleh tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan tujuan khusus adalah peserta dapat memahami konsep penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, memahami dan mengetahui peraturan-peraturan terkait Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA), mampu membuat dan menyusun laporan keuangan  berbasis akrual tahun anggaran 2016 yang terdiri dari L3NC yaitu  laporan operasional, laporan perbuhan ekuitas, laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, serta mampu menganalis laporan keuangan berbasis akrual dan melaksanakan proses reviu laporan keuangan dengan tim APIP serta mampu menyelesaikan tindak lanjut sampai tuntas.

 

“Sehingga Output yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah tersusunnya laporan keuangan dan laporan BMN tahun anggaran 2016 secara teratur, akurat, paripurna, lengkap dan tepat waktu”, ujar Drs. Warmo dikesempatannya.

 

Selain itu, dalam laporannya beliau juga mengatakan bahwasannya pada pertemuan ini akan dilakukan kegiatan desk, telaahaan dan analisis laporan keuangan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan reviu oleh tim Itjen yang di bagi menjadi 3 tahap yaitu desk dengan tim penelaah dan analisis telaah laporan keuangan paralel dengan pelaksana reviu laporan keuangan, pelaksanaan reviu dan perbaikan, dan perbaikan hasil reviu laporan keuangan dan penyerahan laporan ke unit eselon I.

 

Dikesempatan yang sama, pada (24/1) Sekretaris Ditjen P2P, dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA yang turut hadir mewakili Dirjen P2P dalam arahannya menyampaikan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabiltas dalam keuangan negara adalah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah serta disampaikan secara berjenjang.

 

Untuk itu menteri atau pimpinan lembaga tertinggi selaku pengguna anggaran harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan oprasional, laporan perubahan ekwitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, ungkapnya

 

Laporan keuangan Kementerian Kesehatan secara berturut-turut mulai tahun anggaran 2013-2015 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), hal tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dalam mempertahankan opini laporan keuangan WTP yang berkelanjutan. Langkah konkrit yang dilakukan Kementerian Kesehatan beserta jajarannya dalam rangka mempertahankan opini laporan keuangan WTP yang berkelanjutan adalah dengan membentuk satgas akrual di tingkat Kementerian, selanjutnya dibentuk satgas akrual di lingkungan eselon I, selain itu pembenahan dan penataan kembali SDM di bidang keuangan melalui rekrutmen yang baik melalui pelatihan dan penempatan sesuai dengan kompetensinya.

 

Kementerian Kesehatan mulai berkomitmen untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian juga meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani (WBBM). Untuk itu, kata dr. Asjikin, Dirjen P2P telah melakukan langkah-langkah strategis yaitu pelaksanaan perencanaan penganggaran sesuai usulan daerah melalui elektronik rencana dan penganggaran, melakukan sinkronisasi perencanaan penganggaran dengan satker daerah dan pusat, memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan bagi SDM di daerah dan pusat, melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan melakukan sosialisasi dan desiminasi kepada satker daerah dan pusat mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan program WBK serta WBBM.

 

Langkah-langkah stretegi tersebut merupakan komitmen dan harus dilaksanakan semua jajaran di lingkungan Ditjen P2P secara bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Inti dari strategi tadi adalah penguatan di berbagai bidang yang meliputi penguatan komitmen, penguatan regulasi, penguatan sistem dan prosedur, penguatan sumber daya manusia, penguatan monitoring dan evaluasi, serta penguatan pengawasan dan pengendalian yang kadang-kadang kita abaikan, ujarnya.

 

Untuk itu, dr. Asjikin di kesempatannya mengingatkan kepada para peserta sebagai penanggung jawab unit akuntansi keuangan dan barang milik negara tingkat satker mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan BMN tingkat satker masing-masing, mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal data BMN antara laporan keuangan dan laporan BMN, mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dengan kantor pelayanan perbendahaharaan negara (KPPN) dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL), menyampaikan laporan keuangan dan BMN ke wilayah dan eselon I secara teratur, akurat, lengkap dan tepat waktu.

 

Beliau juga berharap para peserta dapat mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk memperlancar proses penyusunan dan reviu tersebut serta dapat menyusun laporan keuangan dan BMN tahun 2016 tingkat satker sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu, dr. Asjikin juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber, tim auditor, panitia penyelenggara, serta petugas penyusunan SAK dan Simak BMN, dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pertemuan ini. Marilah kita bersama bekerja cerdas, dan tuntas serta tetap bersemangat sambil senantiasa mengaharapkan ridho allah swt, dan insyallah kita akan akan mendapatkan yang terbaik dan dapat meraih WTP atas laporan keuangan kementerian kesehatan tahun 2016.